RAKYATKU.COM, PALOPO - Musyawarah Daerah IV DPPD Partai Amanat Nasional Kota Palopo dilaksanakan di Hotel Agro Latuppa Kota Palopo, Sabtu (6/8/2016). Salah satu kandidat yang masuk dalam formatur adalah Alimuddin Nur.

Alimuddin juga tercatat sebagaki Ketua DPD PAN dalam dua periode terakhir. Jika kembali terpilih, maka ini adalah kali ketiga Alimuddin memimpin partai berlambang matahari itu di Palopo.
Ketua DPW PAN Sulsel, Ashabul Kahfi, juga baru saja kembali resmi memimpin PAN Sulsel untuk periode ketiga secara berturut-turut.

Sebelumnya, Sebanyak 16 bakal calon ketua dilaporkan telah mengambil formulir. Yakni Achyar Amir, Raslim Ramli, Akhmad, Taming M Somba, M Sahaka, Bakri Tahir, Herawati Masdin, Yamin Tallesang, Ashari T, Abduh Bakri Pabe, Safruddin, Samsuri, Muh Akbar, Jafaruddin, Imbar Kaso, Rustan T.

Berikut 5 Formatur dalam Musda PAN yang terpilih:
1. Alimuddin Nur
2. Herawati masidn
3. Yamin Tallesang
4. Abduh Bakri Pabe
5. Andi Iksan

Sumber: Rakyatku.com

PALOPO –— Ketua DPC Palopo se-Kota Palopo ditambah 48 pengurus rantingnya menyatakan solid mendukung Alimuddin Nur jadi ketua PAN Palopo periode 2015-2020.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sudirman

TRIBUN-TIMUR.COM, PALOPO -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Palopo, priode 2009-2014, ternyata malas membayar zakat profesi selama menjabat sebagai wakil rakyat di DPRD Palopo.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Palopo, Ya'rif Ahmad, mengatakan dari 22 anggota DPRD Palopo yang beragama Muslim di Palopo hanya satu di antaranya yang sering membayar zakat profesi yaitu ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Palopo, Alimuddin Nur.

Sementara 21 anggota DPRD Palopo lainnya yang beragama Muslim tidak pernah membayar zakat profesinya sama sekali.

"Saya mulai menjabat ketua BAZ Palopo sejak bulan september 2013, dari bulan september hanya Alimuddin yang membayar Zakar sementara anggota DPRD lainnya tidak pernah sama sekali," ungkap Ya'rif Ahmad, Senin (22/9/2014). (*)

Aksi Nyata! adalah sebuah harapan rakyat. Setelah menjalani periode pertama di DPRD Kota Palopo sejaka 2009, saya paham betul tentang hal ini. Rakyat kita butuh sentuhan langsung, butuh pembinaan, pendampingan, marilah kita wujudkan hal itu. Jabatan adalah soal pengabdian. Bukan untuk gagah-gagahan, rakyat tidak butuh itu. mari ber-AKSI NYATA!
Jadikan hal ini sebagai gerakan politik kita, gerakan yang semoga menjadikan Indonesia lebih baik. Lebih Merdeka.

Palopo Mediaduta Luwuraya.com.
Ketua Komisi II , DPRD Mustakim, akan bertindak tegas dan akan menutup penampungan Galena (timah hitam) yang ada di pelabuhan tanjung ringgit Kota Palopo, karena dianggap telah Mengingkari persyaratan yang disepakti sebelumnya yang dinyatakan akan dipenuhi perusahaan tambang Galena.

Penegasan yang disampaikan Mustakim diruang Aspirasi Kantor DPRD Kota Palopo pada selasa selasa 7/1/13, cukup beralasan, dimana beberapa persyaratan yang tertuang dalam kesepakatan tidak dilakukan oleh pihak perusahaan penampung galena, yang akhirnya menimbulkan dampak yang cukup besar di masyarakat.

” Salah satu kesepakatan adalah membuat penmpunagn air rembesan galena, di sekitar tempat penampungan galena, dan menutup area tersebut dengan baik, namun ternyata hal itu tidak dilaksanakan,” ungkap Mustakim. Mustakim juga mempertegas kalau persoalan Galen ini DPRD kota palopo selalu menjadi bulan bulanan, dan hal itu sudah kami sampaikan ke walikota , ” bahkan persoalan galena ini, kami kadang di demo hingga tiga kali dalam seminggu.” Tegasnya.

Hal sama diungkapkan unsur pimpinan DPRD Kota Palopo Alimuddin Nur, saat menerima ratusan masyarakat yang datang untuk menyampaikan aspirasi terkait dampak yang ditimbulkan oleh penampungan galena di tanjung ringgit. Menurutnya, sudah beberapa kali keadaan ini menjadi persolan di masyarakat dan selalau di tindak lanjuti dengan kunjungan ke lokasi penampungan, namun ternyata hal tersebut tidak pernah diindahkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

” Kalau sudah begini, sudah sangat meresahkan masyarakat, ya kita tutup saja untuk sementara waktu, ” ungkap Alimuddin. Hal serupa juga di serukan oleh anggota Komisis II DPRD Kota Palopo, Marten Paelongan, menurutnya, kondisi saat ini akibat pencemaran oleh merembesnya air dari penampungan galena di tanjung ringgit sudah tidak bisa lagi di toleril, apalagi pihak perusahaan sendiri sudah berani untuk tidak melaksanakan persyaratan yang sudah disepakti.

Sementara itu, Ketua Komsi III DPRD Kota Palopo Irwan Hamid, menjelaskan bahwa fungsi pelabuhan tanjung ringgit adalah untuk pelabuhan niaga dan umum, bukan pelabuhan tambang. Menurut Irwan, persoalan Galena ini bukanlah hal baru, dan sudah menjadi momok di masyarakat pesisir, terkait hal itu solusi terbaik saat ini,adalah tidak dibolehkannya lagi perusahaan untuk menampung Galena di tanjung ringgit.

” Kalau mau angkut dari sangkaropi langsung kekapal, silahkan tapi jangan lagi ada penampungan, atau sama sekali tidak boleh ada bongkar muat galena di pelabuhan,” ungkap Irwan. Sementara itu, selaku penanggung jawab pelabuhan, Kepala Syabandar Kota Palopo Rustam yang juga hadir menerima aspirasi masyarakat peisisir sudah menyampaikan hal tersebut kepihak perusahaan bahkan dirinya mewanti wanti akan dampak yang akan ditimbulkan, namun tidak digubris oleh pihak perusahaan.

” Pihak saya sudah sering menegur, dengan adanya rembesan air dipenampungan galena, saya berharap agar kesepakatan tentang adanya penampungan agar segera direalisasikan, namun toh pihak perusahaan tetap tidak memperdulikan,” beber Rustam.

Pertemuan tersebut turut dihadir beberapa Kepala SKPD Kota Palopo terkait, Kadis Pertambangan dan Energi, Kadis Perhubungan Kota Palopo Waras Rasid, Kaban Lingkungan Hidup Ilham Tahir, dan Kadis Kelautan dan Perikanan Kota Palopo Andi Dahri.

(team)

Sumber: Media Duta

Selama tahun 2013, DPRD Kota Palopo telah mengesahkan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dari 13 Perda yang lahir tersebut, satu diantaranya adalah Perda inisiatif dewan, 7 usulan eksekutif, dan 3 diantaranya Perda APBD.


Kemudian, ada dua ranperda yang sudah bertahun-tahun dibahas, baru selesai di 2013, yakni Perda Pendidikan dan Perda Miras, yang hampir bersamaan dibahas sekitar 2010 lalu, namun baru selesai di 2013.

Selanjutnya adalah Ranperda yang baru diusulkan 2013, juga disahkan menjadi Perda tahun itu juga, seperti Perda Bangunan Gedung, Perda Mekanisme Penyerahan Fasilitas Umum dari Pengembang ke Pemkot, Perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Perda Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Perda Penetapan Modal Awal dan Penyertaan Modal Pemkot Palopo ke PDAM Palopo, dan Perda Penyertaan Modal Pemkot Palopo ke Bank Sulsel.

Selain itu, DPRD juga telah mengesahkan Ranperda Rancangan Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Perda Rancangan Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kemudian tiga Ranperda yang memang wajib setiap tahunnya disahkan, yakni Perda Laporan Pertanggungjawabab APBD 2012, Perda APBD Perubahan 2013, dan Perda APBD 2014.

Namun, 2013 lalu masih menyisakan dua Ranperda inisiatif yang belum disahkan, yakni Ranperda UMKM dan Ranperda Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kota Palopo, Dahri Suli SE MSi, Senin 6 Januari 2014, mengatakan, anggota DPRD dengan fungsi legislasinya, sudah berusaha menjalankan tanggungjawabnya dengan baik, yakni membuat Perda sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan bagaimana berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.

“13 Perda yang lahir di 2013 lalu, itu sudah termasuk banyak, jika dirata-ratakan ada Perda yang lahir setiap bulannya. Di antara 13 itu, ada satu Ranperda inisiatif dari kami yang telah disahkan. Kemudian untuk Ranperda inisiatif yang belum disahkan itu, sepenuhnya sudah tanggungjawab pansus. Sebab setelah ada pansus terbentuk, Baleg sudah lepas,” tandasnya. (ap)

Perda Lahir di Tahun 2013
1. Perda Pendidikan
2. Perda Miras
3. Perda Bangunan Gedung
4. Perda Mekanisme Penyerahan Fasilitas Umum dari Pengembang ke Pemkot
5. Perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (inisiatif DPRD)
6. Perda Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
7. Perda Penetapan Modal Awal dan Penyertaan Modal Pemkot Palopo ke PDAM Palopo
8. Perda Penyertaan Modal Pemkot Palopo ke Bank Sulsel
9. Perda RPJPD
10. Perda RPJMD
11. Perda Laporan Pertanggungjawabab APBD 2012
12. Perda APBD Perubahan 2013
13. Perda APBD 2014

Sumber: DPRD Palopo

Pansus DPRD Kota Palopo mengaku hati-hati membahas revisi Ranperda perubahan kedua atas Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Rapat berlangsung di gedung DPRD Kota Palopo, Kamis 2 Januari 2014.

Foto: Palopo Pos

Ketua Pansus DPRD Kota Palopo, Dahri Suli, menegaskan bahwa perlu kehati-hatian dalam pembahasan Ranperda ini. “Anggota dewan sangat mengerti aspirasi masyarakat yang menginginkan Ranperda ini segera disahkan. Tapi, kita tak boleh tergesa-gesa dan gegabah mengingat hal ini merupakan sesuatu yang krusial karena menyangkut pendapatan daerah,” katanya, di depan peserta rapat.

Anggota Pansus lain, Alfri Djamil, menegaskan bahwa Perda tentang Retribusi itu ada aturan yang lebih tinggi mengikatnya, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. ”Jangan sampai hal ini dapat berimplikasi hukum berupa cacat hukum jika kita tidak cermat dalam meneliti isi Raperda ini,” katanya.

Alfri juga menegaskan agar jangan sampai pelayanan kepada masyarakat menjadi berkurang akibat dihapuskannya beberapa item retribusi dalam Ranperda perubahan tersebut.(ap)

Sumber: DPRD Palopo

Foto: Palopo Pos

Untuk mendukung program Pemerintahan JA, Anggota DPRD yang membahas ranperda perubahan kedua atas Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, sepertinya tidak mempersoalkan lebih jauh soal penghapusan beberapa item retribusi

Alfri Jamil, salah seorang anggota Pansus, mengatakan, masih banyak hal yang bisa dilakukan oleh Pemkot dalam menambah PAD walaupun ada beberapa item retribusi yang akan dihapus.

“Tidak ada masalah. Pasti masih ada jalan untuk menggenjot PAD. Tinggal cermat saja melihat potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan,” ujar legislator PDIP Kota Palopo. Hal itu dikemukakan ketika membahas revisi Perda Nomor 2 tahun 2012.

Sementara itu, Ketua Pansus DPRD, Dahri Suli, memberi masukan hal-hal yang bersifat mendasar dari sebuah Ranperda. “Point-point seperti dalam isi konsideran mengingat, menimbang, memerhatikan semuanya harus rinci karena bagaimana mungkin peraturan itu akan baik jika masalah seperti itu terabaikan,” jelasnya.

Masih di ruang musyawarah kantor DPRD Palopo. Selain membahas revisi perda retribusi, Pansus dan eksekutif membahas pula Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hadir dalam pembahasan itu, Kabag Hukum Pemkot Palopo, Tenriawaty, SH dan beberapa staf PNS dari lingkup Pemkot Palopo seperti dari Koperindag, DPPKAD, dan SKPD lainnya.

Saat membahas soal Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan, Alfri Jamil, menyoroti sendiri soal beberapa isi dari draf Ranperda ini. “Harus terstruktur dan sistematis dalam pembahasan ranperda. Isinya harus jelas secara penulisan karena implikasi hukum bisa mengakibatkan cacat hukum terhadap ranperda ini,” tukasnya.

Tak hanya itu, Alfri Jamil juga mengatakan agar setiap isi dari ranperda ini harus memiliki asas manfaat. “Peraturan ini harus bisa mengakomodir kepentingan masyarakat dan unsur lainnya yang berkepentingan, termasuk perusahaan. Waktu yang singkat dalam penggodokan isi raperda ditudingnya sebagai sesuatu yang membuat substansi permasalahannya menjadi kurang jelas.(ap)

Sumber: Palopo Pos

Palopo, Lagaligopos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, melaksanakan Rapat Paripurna,  Selasa (24/12), terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Palopo Tahun 2014.



Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Walikota Palopo, Judas Amir dan jajarannya tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Palopo, Drs Tasik, didampingi Wakil Ketua DPRD, yakni Alimuddin Nur dan Amiruddin Alwi.

Paripurna diawali pembacaan RAPBD 2014, dilanjutkan pandangan fraksi-fraksi terhadap rancangan anggaran tersebut. Setelah itu, Ketua DPR  melempar pertanyaan kepada para anggota DPRD.
“Setelah mendengarkan pendapat fraksi-fraksi,  maka saya tawarkan kepada para anggota DPRD, apakah RAPBD ini disetujui?,” ucap Tasik.

Anggota DPRD pun serempak berteriak setuju. Rapat kemudian dilanjutkan dengan penandatangan RAPBD 2014 oleh unsur pimpinan DPRD Kota Palopo bersama Walikota. Ketua DPRD pun menyerahkan draft Undang-Undang tersebut secara resmi Walikota.

Rapat paripurna ini sendiri tak dihadiri oleh sejumlah Anggota DPRD, terlihat kursi beberapa Anggota Dewan kosong, diantaranya milik Frans Malimongan, Taming M Somba, Wahyuddin, Ir Mahniar, Henry galib, Elisabeth, dan beberapa lainnnya. (Fz)

Sumber: Lagaligopos

PALOPO --- Mau tahu peta kekuatan caleg di Kota Palopo saat ini? Lembaga Survey Nusantara melansir hasil survey mereka terhadap peta kekuatan caleg saat ini di Kota Palopo. Apa hasilnya? Dari tiga dapil yang ada di Kota Palopo, yakni, dapil I, II, dan III, posisi incumbent jadi bahan perbincangan dan dianggap rawan posisinya digusur oleh wajah baru.

Namun, di dapil I yang meliputi Wara Utara, Bara, dan Mungkajang, keberadaan incumbent disebutkan aman. Demikian juga di dapil II meliputi Wara, Wara Barat, dan Mungkajang, juga disebutkan aman.
Sementara untuk Dapil I yang terdiri Wara Selatan, Sendana dan Wara, justru caleg yang bepeluang didominasi wajah baru. Berdasarkan hasil survey LSN, untuk dapil I nama-nama seperti Henry Galib yang berada di posisi puncak masih yang kuat bersama dengan Tasik, Dahri Suli, Idaria, dan Frans Malimongan, sebagai incumbent yang kembali berpeluang.


Sementara untuk dapil II, selain Alimuddin Nur dan Halim Ahmad mayoritas diisi nama-nama baru seperti Budiman, ST, Kapten Azis, Andi Herman, Andi Cincing dan Ahyar Amir. Sementara untuk Dapil III incumbent juga diunggulkan oleh LSN. Misalnya ada nama-nama andi Falsafah, Elizabeth Seru, M Nasir, Alfril Jamil, Marten Paelongan dan sejumlah nama-nama baru.

"Survey ini kami lakukan secara acak di setiap kecamatan dari masing-masing dapil, dengan jumlah sampel mencapai 440 orang. Hanya saja, untuk angka-angka masing caleg kami tidak bisa buka, yang jelas jumlah pemilih yang belum menentukan sikap masih sangat besar, masih berkisar 42,6 persen," tandas peneiliti LSN, Abdullah Sahid, melalui rilisnya kepada Palopo Pos, Kamis 19 Desember 2013.

Lebih jauh dirinya menjelaskan bahwa survey tersebut diambil di bulan November. Selain itu, menurutnya, dengan masih besarnya jumlah pemilih yang belum menentukan sikap, maka para caleg masih memiliki peluang besar untuk menggarap pemilih. Selain itu, jelas dia, pemilih yang ada saat ini yang telah menentukan sikap kecil kemungkinan mengalihkan pilihan.

"Masih banyak yang belum menentukan sikap, maka sebaiknya para caleg bergerak dan bekerja. Sementara yang telah menentukan sikap sangat kecil kemungkinan mereka untuk mengalihkan pilihan. Selain itu, potensi money Politik juga sangat besar, dari 42 persen yang belum menentukan sikap, lebih dari seperduanya yang menunggu serangan fajar," kuncinya.(rp2/ary/d)

Sumber: Palopo Pos

PALOPO, TRIBUN-TIMUR.COM - Partai Amanat Nasional (PAN) Palopo, menargetkan empat kursi di DPRD Palopo pada pilcaleg mendatang.

Ketua PAN Palopo, Alimuddin Nur, Rabu (18/12/2013) mengatakan pada dapil I PAN menargetkan 1 kursi, Dapil II, 2 kursi dan dapil III sebanyak 1 kursi,

Ia menambahkan dirinya telah meminta kepada seluruh kadernya untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk menghadapi pilcaleg.

Selain itu para kader PAN juga dianggap mumpuni untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga setelah terpilih ia bisa menyuarakan aspirasi masyarakat.



Sumber: Tribun Timur