Saturday, March 2, 2013
Mutasi Diperkirakan Bulan Ini
PALOPO --- Mutasi pejabat di lingkup Pemkot Palopo menebarkan aroma yang kurang sedap. Selain karena isu mutasi digelar jelang putaran kedua pilwalkot Palopo, isu mutasi yang rencananya digelar bulan ini sarat dengan jual beli jabatan.
Isu jual beli jabatan dalam mutasi yang sudah merebak luas langsung mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo. Mitra eksekutif ini mengingatkan dan meminta jajaran pemerintah kota supaya mutasi pejabat mengedepankan aturan main seperti yang sudah diatur dengan tegas dalam surat edaran menteri dalam negeri baru-baru ini. Bahwa promosi pejabat harus dilakukan secara terbuka.
''Kami juga dengar dan ini sudah santer diluar kalau pemerintah kota akan melakukan mutasi pejabat. Cuma persoalannya mutasi yang akan dilakukan pemerintah ini dikait-kaitkan dengan adanya isu jual beli jabatan,'' ujar salah seorang anggota dewan, kepada Palopo Pos, Jumat 1 Maret 2013, kemarin.
Isu mutasi bergerak bulan ini sampai juga ke telinga Wakil Ketua I DPRD Kota Palopo, Alimuddin Nur. Ia yang dihubungi Palopo Pos, sore kemarin, berharap agar mutasi yang akan bergerak lagi, benar-benar karena pertimbangan kualitas dan kemampuan seseorang. Pertimbangan profesionalisme harus diperhatikan.
"Mutasi itu bagus. Sebab ini akan menjadikan pejabat yang kurang berkompeten bisa diganti dan masuk orang yang benar-benar berkualitas dan berkemampuan. Mutasi itu dimaksudkan agar kinerja SKPD lebih meningkat. Demi pelayanan kepada masyarakat," katanya, Jumat 1 Maret 2013, kemarin.
Ketua DPD PAN Kota Palopo sempat pula menyinggung isu jual beli jabatan yang merebak. Ia mengharapkan mutasi itu bukan karena balas jasa atau balas dendam. ''Apalagi sampai terjadi jual beli jabatan. Itu yang kita tidak inginkan. Tapi, bagaimana supaya mutasi benar-benar bertujuan untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Meski kami tidak berwenang mencampuri mutasi, tapi kami berharap, mutasi dilakukan karena pertimbangan kualitas dan demi memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan demi kebaikan kota ini," tandas Alimuddin.
Alimuddin juga menegaskan, nama pejabat yang ada namanya dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menyebabkan Palopo disclaimer, supaya dinonjobkan alias namanya dibersihkan dari daftar pejabat.
"Saya juga berharap, agar pejabat yang namanya ada dalam temuan BPK, supaya dibersihkan dari daftar pejabat Pemkot Palopo. Sebab kita tidak ingin lagi terus-terusan disclaimer. Kita ingin tahun ini meraih wajar tanpa pengecualian (WTP)," tegasnya.
Terpisah, Ketua Komisi Transparansi Publik (KTP) Kota Palopo, Ir Syawal, mengatakan, sebaiknya mutasi tidak dilakukan sekarang ini. Sebab sehari sebelum pencoblosan Pilwalkot Palopo, yakni 21 Januari 2013 lalu, mutasi besar-besar telah dilakukan. "Ini kurang bagus bagi pemerintahan kalau ada baru beberapa hari sudah diganti kembali," katanya, Kamis 28 Februari 2013, kemarin.
Dikatakannya, mutasi juga sepertinya berdampak pada kegelisahan tersendiri bagi PNS yang menduduki jabatan. "Sehingga, kalau saya ini sebaiknya tidak dilakukan sekarang ini," ujar Syawal.(rp3/ary/t)
