Foto: Palopo Pos

Untuk mendukung program Pemerintahan JA, Anggota DPRD yang membahas ranperda perubahan kedua atas Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, sepertinya tidak mempersoalkan lebih jauh soal penghapusan beberapa item retribusi

Alfri Jamil, salah seorang anggota Pansus, mengatakan, masih banyak hal yang bisa dilakukan oleh Pemkot dalam menambah PAD walaupun ada beberapa item retribusi yang akan dihapus.

“Tidak ada masalah. Pasti masih ada jalan untuk menggenjot PAD. Tinggal cermat saja melihat potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan,” ujar legislator PDIP Kota Palopo. Hal itu dikemukakan ketika membahas revisi Perda Nomor 2 tahun 2012.

Sementara itu, Ketua Pansus DPRD, Dahri Suli, memberi masukan hal-hal yang bersifat mendasar dari sebuah Ranperda. “Point-point seperti dalam isi konsideran mengingat, menimbang, memerhatikan semuanya harus rinci karena bagaimana mungkin peraturan itu akan baik jika masalah seperti itu terabaikan,” jelasnya.

Masih di ruang musyawarah kantor DPRD Palopo. Selain membahas revisi perda retribusi, Pansus dan eksekutif membahas pula Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hadir dalam pembahasan itu, Kabag Hukum Pemkot Palopo, Tenriawaty, SH dan beberapa staf PNS dari lingkup Pemkot Palopo seperti dari Koperindag, DPPKAD, dan SKPD lainnya.

Saat membahas soal Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan, Alfri Jamil, menyoroti sendiri soal beberapa isi dari draf Ranperda ini. “Harus terstruktur dan sistematis dalam pembahasan ranperda. Isinya harus jelas secara penulisan karena implikasi hukum bisa mengakibatkan cacat hukum terhadap ranperda ini,” tukasnya.

Tak hanya itu, Alfri Jamil juga mengatakan agar setiap isi dari ranperda ini harus memiliki asas manfaat. “Peraturan ini harus bisa mengakomodir kepentingan masyarakat dan unsur lainnya yang berkepentingan, termasuk perusahaan. Waktu yang singkat dalam penggodokan isi raperda ditudingnya sebagai sesuatu yang membuat substansi permasalahannya menjadi kurang jelas.(ap)

Sumber: Palopo Pos